Demokrasi atau Otokrasi

Banyak yang mengatakan pemilu kali ini sarat dengan praktik Politik Uang, para caleg agar terkenal seharusnya harus kerja selama beberapa tahun sebelumnya, tapi itu tidak menjamin karena uang bisa merubah segalanya, mulai dari pemilih itu sendiri maupun penyelenggara, selingkuh politik antara caleg dan penyelenggara hampir terjadi dimana mana,.

Pemilihan umum menjadi pembelian umum, dan sebagian masyarakat memilih wakilnya karena motif uang,  “Perselingkuhan “ dalam artian kerjasama tidak baik antara politikus dan penyelenggara Pemilu dan ini sangat terbuka, bagi kita masyarakat,  terserah kita mau pilih siapa yang penting kita bisa mendapatkan uang dari para calon, pemikiran seperti ini sangat berbahaya bagi kelangsungan system demokrasi di Indonesia, pemahaman kita tentang politik uang dilihat dari kacamata kita sangat merugikan kita di kemudian hari, hal semacam ini hanya akan menciptakan pemimpin-pemimpin yang tidak amanah dan tidak peduli terhadap rakyatnya, Kita akan sulit mencari pemimpin yang peduli kepada rakyat, sebab para wakil rakyat yang terpilih itu sudah merasa membeli kita atas dukungan suara yang telah diraih.

 

Walau sistem demokrasi kita tidak menjamin sepenuhnya, karena dalam system pemilu kita siapa yang mendapat suara terbanyak dialah yang jadi,  tidak perduli tersangka, pencuri atau kelakuannya bejat, karena dengan kekuasaan dan uang semua itu dapat diraih.

Dampak dari politik uang akan menjadi hal biasa di masyarakat dan semua ini akan menciptakan dinasti politik di berbagai tingkatan, baik ditingkat kabupaten, provinsi dan pusat, karena semuanya bisa di beli dengan uang, hanya orang yang beruang yang akan menjadi wakil kita di pemerintahan,  kita bisa melihat di beberapa daerah tidak sedikit pimpinan eksekutif yudikatid dan legislative dari satu keluarga, Demikian juga Bupati dan ketua DPRD satu keluarga.

Jika dinasti politik terjadi, maka demokrasi akan berubah menjadi otokrasi dan hanya akan menimbulkan kerusakan, sebab kebijakan hanya akan ditentukan oleh satu kelompok tertent, .tidak ada cek dan balance, maupun akuntabilitas dari sebuah program yang telah dilakukan. praktik seperti ini jelas akan merusak tatanan demokrasi di negeri kita ini, sehingga amanat reformasi yang di suarakan sebagian masyarakat dan mahasiswa Indonesia masih jauh dari harapan.

Oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi kita untuk memahamkan masyarakat kita agar jangan terjebak dengan politik uang.  Harapan kita masih ada, tapi butuh komitmen dari semua pihak untuk menciptakan pemerintah yang demokratis, bebas KKN, yang sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemimpin yang amanah akan menjadi kebanggaan bagi kita masyarakat Indonesia, Mudah-mudahan kedepan kita mempunyai pemimpin yang benar-benar mewakli rakyatnya.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.